Hak Badan Publik Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 KIP

Hak Badan Publik berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

• informasi yang dapat membahayakan negara;
• informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
• informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
• informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
• Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.